Mensejahterakan nelayan, tugas siapa ?
Kebutuhan terhadap akan ikan terus meningkat seiring bertambahnya populasi manusia di berbagai penjuru bumi. Sektor penangkapan selama ini paling berperan terhadap pemehuhan kebutuhan ikan mulai tergeser dan tergantikan oleh sektor budidaya. Alasannya, penurunan stok ikan di alam akibat tangkap lebih dan ketidakpastian produksi penangkapan karena kerusakan habitat dan perubahan iklim global. Pemerintah melalui otoritas kompetennya terus berusaha untuk mengembalikan kelestarian stok ikan di alam seperti : menetapkan kuota hasil tangkapan beberapa spesies tertentu, kuota usaha (misal jumlah hari di laut), pembatasan jumlah kapal berdasarkan pendekatan kewilayahan, penerapan musim penangkapan, dan perbaikan habitat.
Ditengah berbagai permasalahan sektor penangkapan, akuakultur tumbuh menjadi raksasa industri pangan. Jika dikelola dengan baik, akuakultur dapat meningkatkan produksi, menyediakan lapangan kerja, inovasi pemuliabiakan dan pelestarian biota, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jika pengelolaanya buruk, akuakultur menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan dan menjadi salah satu penyebab ketimpangan sosial ekonomi. Akuakultur sebagai peluang yang keberkelanjutannya merupakan suatu keharusan. Keberlanjutan akuakultur mencakup 3 aspek penting, yakni : ekologi (ramah lingkungan), sosial (mengurangi kesenjangan), dan berlanjut secara ekonomi (profitable).
Konversi lahan mangrove untuk kebutuhan budidaya menyebabkan hilangnya habitat alami dan menurunnya keragaman fauna. Menurut data dari menteri kehutanan tahun 2013, luas hutan mangrove di Indonesia sekitar 3,7 juta hektar yang merupakan terluas di Asia bahkan di dunia. Selain alihfungsi lahan, buangan bahan organik sisa pakan dan metabolik kultivan pada kegiatan akuakulur dapat mengubah komposisi tanah didasar perairan sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan detrivor (mikroba pengurai), akibatnya, terjadi perubahan terhadap rantai makanan serta aliran energi. Penurunan kualitas dan kuantitas hutan mangrove mengakibatkan menurunnya jumlah tangkapan nelayan dan abrasi.
Dulu, isu maritim dan perikanan biasanya mendapat porsi terkecil dalam pemberitaan media massa, tentunya kalah populer dengan isu sengketa politik, prostitusi, terorisme, selebritis, global warming, pencemaran, dan masih banyak lagi. Porsi pemberitaan nelayan kini jauh lebih besar semenjak Kehadiran menteri wanita yang tidak tamat Sekolah Menengah Umum pada kabinet kerja Era presiden Joko Widodo. Susi pudjiastuti, menteri kontroversi segudang prestasi itu membuat gundah teroris pelaku Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing.
Nelayan, profesi yang identik dengan kemiskinan (the poorest of the poor). Ironis memang, miskin ditengah sumberdaya yang kaya. Sharp et al (1996) mengungkapkan bahwa kemiskinan pada nelayan dipengaruhi oleh tiga faktor : Pertama, Secara mikro kemiskinan muncul karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya, yang miskin memiliki akses terbatas terhadap sumberdaya. Kedua, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Melihat kondisi saat ini, maka lebih pantas untuk mengatakan bahwa kemiskinan nelayan disebabkan oleh ketidakramahan manusia dalam mengelola lingkungan hidup sumberdaya ikan.
Sebagai contoh : Reklamasi, penggunaan bom dan bahan kimia berbahaya, alat tangkap yang tidak selektif, aktifitas manusia yang mencemari laut, dan masih banyak lagi aktifitas lainnya yang sebenarnya nyata dapat memiskinkan nelayan.
Sebagian orang berpendapat bahwa kemiskinan nelayan disebabkan karena ketidakberpihakan pemerintah terhadap kepentingan nelayan, itu pendapat yang kurang relevan dengan kondisi saat ini. Pemerintah telah berupaya memberikan perhatian untuk nelayan dan pembudidaya ikan, misalnya : bantuan kapal, fasilitas budidaya ikan, bantuan bibit ikan, layanan karantina ikan modern terpercaya, bantuan permodalan, kemudahan pengurusan perizinan, beasiswa untuk anak nelayan, dan berbagai jenis pelatihan untuk peningkatan keterampilan.